seaflog.com

seaflog.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mempercepat pembangunan infrastruktur selama 10 tahun masa jabatannya, namun, beliau mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap kurangnya sinkronisasi rencana kerja antara pemerintah daerah dan pusat. Meskipun banyak infrastruktur dibangun oleh pemerintah pusat, namun tidak didukung oleh pemerintah daerah.

Contohnya, pembangunan bendungan oleh pemerintah pusat seringkali tidak diikuti dengan pengembangan irigasi oleh pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan air dari bendungan tidak sampai ke sawah yang ada, mengurangi manfaat infrastruktur yang sudah dibangun. Jokowi, dalam sebuah acara Musrenbangnas 2024 di Jakarta, menyoroti bahwa dari target pembangunan sekitar 60 bendungan, kemungkinan realistis hingga akhir jabatannya baru 54 bendungan yang akan selesai.

Selain bendungan, pembangunan jalan juga menjadi fokus pembangunan infrastruktur dengan 7.800 kilometer jalan berhasil dibangun, termasuk 2.049 kilometer jalan tol dan 5.833 kilometer jalan nasional. Selain itu, pembangunan 25 pelabuhan baru dan 25 bandara baru juga dilaksanakan selama masa jabatan Jokowi.

Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara pembangunan infrastruktur pusat dan daerah. Contoh nyata adalah pembangunan pelabuhan dan jalan tol yang tidak diikuti dengan pengembangan akses jalan oleh pemerintah daerah, padahal hal ini sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Jokowi menegaskan pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah agar infrastruktur yang dibangun dapat memberikan manfaat maksimal untuk pembangunan wilayah secara keseluruhan.