Muhammad Rizieq Shihab Resmi Bebas Murni

seaflog.com – Muhammad Rizieq Shihab, mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI), telah secara resmi bebas murni hari ini, Senin, 10 Juni 2024, usai menyelesaikan masa bimbingan Pembebasan Bersyarat (PB). Deddy Eduar Eka Saputra, Ketua Kelompok Kerja Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengonfirmasi status kebebasan Rizieq.

“Beliau telah menuntaskan masa bimbingan Pembebasan Bersyarat yang ditetapkan dan akan berakhir tepat pada hari ini,” ujar Deddy saat dihubungi pada Minggu, 9 Juni.

Selain itu, Muhammad bin Husein Alatas, menantu Rizieq, juga mengkonfirmasi informasi ini saat menghadiri Aksi Bela Palestina di Monumen Nasional (Monas), Jakarta. “Insya Allah, Imam Besar Al Habib Muhammad Rizieq bin Husein Shihab sudah bebas dari masa tahanan,” ungkap Muhammad dalam acara tersebut.

Rizieq, yang sebelumnya mendapat pembebasan bersyarat pada 20 Juli 2022, dijadwalkan untuk pertama kali muncul di publik pada Aksi Bela Palestina setelah pembebasannya, meskipun detail lebih lanjut mengenai kehadirannya belum dijelaskan.

Rizieq telah menjalani hukuman sebelumnya terkait kasus penyebaran informasi palsu mengenai hasil tes swab COVID-19 di RS Ummi, Bogor. Mengawali dengan vonis empat tahun dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hukumannya kemudian dipotong menjadi dua tahun oleh Mahkamah Agung.

Penyergapan dan Bom Rakitan dalam Konfrontasi Terbaru di Jalur Gaza

seaflog.com – Kelompok militan Palestina, Hamas, dilaporkan sedang mengadopsi strategi baru dalam menghadapi pasukan militer Israel di Jalur Gaza. Menurut informasi dari beberapa pejabat Amerika Serikat dan Israel yang berbicara dengan Reuters, Hamas kini mengurangi pertempuran skala kecil di sekitar kota Rafah di selatan Gaza.

Alih-alih konfrontasi langsung, mereka kini lebih memilih untuk melakukan serangan-serangan penyergapan dan menggunakan bom rakitan terhadap target-target yang seringkali terletak di belakang garis musuh.

Wissam Ibrahim, seorang penduduk Gaza, mengungkapkan kepada Al Arabiya perubahan dalam operasi Hamas, “Sebelumnya, Hamas akan langsung mencegat dan menyerang prajurit Israel begitu mereka memasuki wilayah Israel. Namun, kini mereka mengadopsi pendekatan yang berbeda, menunggu pengumpulan pasukan Israel sebelum melancarkan serangan penyergapan.”

Pejabat AS memperkirakan bahwa strategi baru ini akan membantu Hamas mempertahankan pemberontakannya dalam beberapa bulan mendatang. Dukungan ini juga didukung oleh penyelundupan senjata ke Gaza melalui terowongan, serta pemanfaatan persenjataan yang berhasil direbut dari pasukan Israel.

Sementara itu, Juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Peter Lerner, mengakui bahwa meski Hamas telah kehilangan banyak anggota dalam konflik dengan Israel, IDF masih berada di posisi yang lebih kuat. Menurut Lerner, Israel telah kehilangan sekitar 300 prajurit, sementara Hamas diperkirakan telah kehilangan antara 9.000 hingga 12.000 pejuang.

Lerner menambahkan, “IDF sedang beradaptasi dengan perubahan taktik perang dari Hamas. Meskipun kami tidak dapat mengeliminasi seluruh anggota Hamas atau menghancurkan semua terowongan mereka, menghancurkan Hamas sebagai otoritas pemerintahan di Gaza adalah tujuan militer yang realistis.”

Di tengah perubahan taktik ini, situasi di Gaza semakin memanas seiring dengan berlanjutnya negosiasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang belum menghasilkan kesepakatan. Baru-baru ini, Presiden AS Joe Biden mengusulkan proposal damai tiga tahap yang sedang dibahas oleh kedua belah pihak.

Hamas menuntut agar kesepakatan gencatan senjata termasuk penarikan pasukan AS dari Gaza dan penghentian permusuhan secara permanen, sebagai bagian dari syarat mereka.

Kesiapan Hamas untuk Gencatan Senjata: Ismail Haniyeh Terima Proposal Penghentian Agresi di Gaza

seaflog.com – Pemimpin kelompok milisi Hamas, Ismail Haniyeh, telah menyatakan kesediaannya untuk menerima setiap kesepakatan yang bertujuan mengakhiri agresi di Jalur Gaza, Palestina. Menurut Middle East Monitor, Haniyeh menegaskan bahwa “Hamas dan faksi-faksi Perlawanan akan secara serius dan positif menanggapi setiap perjanjian yang mendukung penghentian total agresi, penarikan sepenuhnya, dan pertukaran tahanan.”

Tanggapan ini muncul sebagai indikator positif dalam upaya mengakhiri konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina, yang telah berlangsung selama delapan bulan sejak 7 Oktober 2023. Inisiatif ini mendapat dorongan berikutnya dari Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, yang mengusulkan gencatan senjata yang bertujuan untuk meredakan serangan dan mengakhiri konflik di Gaza. Rencana tersebut dibagi menjadi tiga fase yang melibatkan penarikan pasukan Israel, pertukaran sandera, dan rekonstruksi Gaza.

Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa Israel belum siap untuk mengakhiri konflik dan menilai proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Biden sebagai ‘tidak akurat.’ Selain itu, upaya mediasi yang dilakukan oleh beberapa negara seperti Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat belum berhasil mencapai kesepakatan gencatan senjata permanen di Gaza.

Osama Hamdan, seorang pejabat Hamas, juga mengungkapkan melalui Reuters bahwa Hamas tidak akan menyetujui kesepakatan tanpa komitmen yang jelas dari Israel mengenai gencatan senjata permanen, penarikan total dari Jalur Gaza, dan penyelesaian yang serius terkait pertukaran tahanan.

Meskipun telah ada berbagai usaha yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengurangi eskalasi konflik, Israel masih belum menunjukkan niat untuk menghentikan perang secara penuh. Bahkan, upaya gugatan di Mahkamah Pengadilan Internasional (International Court of Justice/ICJ) juga belum cukup untuk menghentikan serangan-serangan Israel yang telah menyebabkan kematian lebih dari 36.500 warga Palestina dalam periode delapan bulan terakhir.

AS Menghentikan Pengiriman Senjata ke Israel: Respon terhadap Konflik di Jalur Gaza

seaflog.com – Amerika Serikat telah menunda pengiriman senjata ke Israel sejak pekan lalu, menjadikan hal ini sebagai tindakan pertama AS menghentikan pengiriman senjata ke sekutu dekatnya sejak agresi Tel Aviv ke Jalur Gaza Palestina pada 7 Oktober 2023. Langkah ini dilaporkan oleh dua pejabat Israel kepada Axios, yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan pejabat Israel.

Pada Jumat (3/5) waktu setempat, sejumlah anggota DPR AS dari Partai Demokrat menyerukan kepada Presiden Biden untuk mempertimbangkan penghentian penjualan senjata ke Israel, kecuali Tel Aviv mengubah pendekatannya dalam konflik dengan Hamas di Jalur Gaza. Surat yang ditandatangani oleh 86 anggota Kongres AS dari Partai Demokrat juga menekankan perlunya tindakan tegas dari AS terhadap Israel, telah dikirimkan ke Gedung Putih.

Meskipun belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Israel dan AS terkait laporan ini, keputusan AS untuk menunda pengiriman senjata muncul di tengah tekanan yang terus meningkat baik dari dalam maupun luar negeri terhadap dukungan AS terhadap Israel. Demonstrasi solidaritas dengan Palestina semakin meluas di kampus-kampus AS, mempengaruhi gerakan serupa di negara lain seperti Prancis.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden Joe Biden telah meminta jaminan dari Israel bahwa penggunaan senjata yang disediakan oleh AS sesuai dengan hukum internasional. Selain itu, AS juga telah menentang rencana invasi darat Israel ke Rafah, Jalur Gaza, menunjukkan kompleksitas dan ketegangan dalam hubungan antara kedua negara tersebut.